Artikel

PERILAKU KESELAMATAN PETUGAS KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI

    Dibaca 100 kali Kesehatan Masyarakat

PERILAKU KESELAMATAN PETUGAS KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI PUSKESMAS

 

Nurmalasari

 

Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan

Universitas Faletehan

 

 

Latar Belakang

Pengelolaan limbah B3 puskesmas erat kaitannya dengan upaya kesehatan dan keselamatan kerja. Pengelolaan limbah medis yang tidak baik akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penularan penyakit terutama pasien, pengunjung, petugas kesehatan maupun masyarakat lingkungan sekitar.

Limbah B3 puskesmas yang dihasilkan menjadi sangat penting untuk diketahui terutama karena dampak yang dapat ditimbulkan serta upaya perlindungan, pengendalian dan pengelolaanya. Perlindungan dan pengelolaan limbah B3 puskesmas bertujuan menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia serta menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Tingginya risiko kecelakaan kerja di puskesmas khususnya pada tenaga kesehatan, menyebabkan pentingnya dilakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kejadian penyakit atau cidera akibat lingkungan kerja dan faktor perilaku pada manusianya. Hasil data kecelakaan didapatkan bahwa 85% penyebab kecelakaan adalah faktor manusia, 10% faktor lingkungan dan 5% faktor alam.

Menurut World Health Organization (2005), menyatakan bahwa pada fasilitas layanan kesehatan manapun, perawat, dokter tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan merupakan kelompok utama yang berisiko mengalami cidera, angka cidera tahunan mencapai 10-20 orang per 1000 pekerja. Angka tertinggi cidera okupasional di kalangan pekerja yang mungkin terpajan limbah layanan kesehatan ternyata berada pada kelompok tenaga kebersihan dan pengelola limbah; angka tahunan di AS mencapai 180 per 1000.

 

Pembahasan

Undang-undang Kesehatan No.36 tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan  masyarakat yang setinggi-tingginya.

     Seiring dengan pesatnya pembangunan di Indonesia, berbagai masalah kesehatan dan lingkungan cenderung akan semakin kompleks pada masa yang akan datang. Salah satu masalah yang timbul akibat meningkatnya kegiatan manusia adalah tercemarnya lingkungan oleh limbah yang dihasilkan pada sarana pelayanan kesehatan. Limbah pelayanan kesehatan salah satunya adalah limbah medis padat, yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawai, limbah radiokatif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3 menyatakan bahwa limbah yang dihasilkan oleh sarana pelayanan kesehatan termasuk di puskesmas dapat dikategorikan sebagai limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yaitu limbah yang mengandung racun dan berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat, dengan karakteristik diantaranya mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, korosif, beracun, dan bersifat infeksius.

     Timbulan limbah padat medis yang dihasilkan oleh kegiatan puskesmas rata-rata sebesar 7,5 gram/pasien/hari, dengan komposisi 65% dari imunisasi, 25% dari kontrasepsi dan sisanya sebesar 10% dari perawatan medis. (Aditama, 2006)

Limbah B3 puskesmas yang dihasilkan menjadi sangat penting untuk diketahui terutama karena dampak yang dapat ditimbulkan serta upaya perlindungan, pengendalian dan pengelolaanya. Perlindungan dan pengelolaan limbah B3 puskesmas bertujuan menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia serta menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Keselamatan kerja merupakan suatu upaya perlindungan tenaga kerja dan masyarakat terhadap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. (Suma’mur, 1987) Hal ini tercermin dalam pokok-pokok pikiran dan pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaanya, dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 124 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, menyatakan bahwa Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (UPTD) bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayahnya. Untuk mewujudkan pembangunan  kesehatan,  program kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu program pembangunan kesehatan yang ditetapkan sebagai program unggulan, termasuk didalamnya upaya keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja dalam pengelolaan limbah medis di Puskesmas. Pengelolaan limbah medis yang tidak baik akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penularan penyakit terutama kepada petugas kesehatan sebagai infeksi okupasional.

Menurut Permen LH No. 56 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menyatakan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah B3 yang dihasilkan pelayanan kesehatan puskesmas dapat menyebabkan gangguan perlindungan kesehatan dan atau risiko pencemaran terhadap lingkungan hidup. Mengingat besarnya dampak negatif limbah B3 yang ditimbulkan, maka penanganan limbah B3 harus dilaksanakan secara tepat, mulai dari tahap pewadahan, tahap pengangkutan, tahap penyimpanan sementara sampai dengan tahap pengolahan.

Menurut World Health Organization (2005), menyatakan bahwa pada fasilitas layanan kesehatan manapun, perawat, dokter tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan merupakan kelompok utama yang berisiko mengalami cidera, angka cidera tahunan mencapai 10-20 orang per 1000 pekerja. Angka tertinggi cidera okupasional di kalangan pekerja yang mungkin terpajan limbah layanan kesehatan ternyata berada pada kelompok tenaga kebersihan dan pengelola limbah; angka tahunan di AS mencapai 180 per 1000.

Penelitian yang dilakukan Departemen Kesehatan tahun 2004 bahwa dari 24.000 tenaga kesehatan di rumah sakit 3,5 per 1000 pekerja per tahun terdapat insiden kontak dengan darah. Laporan di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo tahun 2005-2007 mencatat bahwa angka NSI (Needle Stick Injuries) mencapai 38-73% dari total petugas kesehatan. (Kepmenkes RI No. 1087 tahun 2010)

Infeksi virus hepatitis B akibat cidera okupasional di Amerika Serikat dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Infeksi virus hepatitis B akibat cidera okupasional di Amerika Serikat

Profesi

Cidera akibat benda tajam per tahun

Jumlah infeksi HBV

Perawat

Di RS

Di luar RS

Tenaga laboratorium RS

Tenaga kebersihan RS

Teknisi RS

Dokter dan dokter gigi di RS

Dokter di luar RS

Dokter gigi di luar RS

Perawat gigi di luar RS

Tenaga medis bagian gawat darurat (di luar RS)

Pekerja pengelola limbah ( di luar RS)

 

17.700-22.200

28.000-48.000

800-7.500

11.700-45.300

12.200

100-400

500-1.700

100-300

2.600-3.900

12.000

500-7.300

 

56-98

26-45

2-15

23-91

24

<1

1-3

<1

5-8

24

1-15

Dikutip dari: WHO,2005.   

Pekerja kesehatan yang menggunakan atau mungkin terpapar oleh jarum suntik, berisiko terhadap terjadinya trauma luka tusuk karena jarum suntik. Beberapa kasus luka karena jarum suntik dapat berkembangbiak atau menjadi infeksi dengan bloodborne disease phatogens seperti virus hepatitis B, C dan HIV  Laporan Environmental Protection Agency (EPA) di Amerika Serikat  tahun 1995 memperkirakan kasus infeksi hepatitis B akibat cidera oleh benda tajam di kalangan tenaga medis dan tenaga pengelolaan limbah rumah sakit per tahun sekitar 162-321 kasus dari total pertahun yang mencapai 300.000 kasus. (WHO, 2005)

     Potensi bahaya penularan penyakit dan cidera perlu adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja melalui penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan limbah medis untuk mencegah terjadinya pajanan terhadap limbah berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat umum, pasien, dan pekerja di pelayanan kesehatan.

     International Loss Control Institute (ILCI) tahun 1992 menjelaskan penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja karena faktor manusia (human factor) antara lain kurangnya kemampuan fisik, mental dan psikologi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, stress dan motivasi yang tidak cukup. Hasil data kecelakaan didapatkan bahwa 85% penyebab kecelakaan adalah faktor manusia, 10% faktor lingkungan dan 5% faktor alam. (Sugeng dkk,2008)

     Faktor manusia dalam hal ini memegang peranan sangat penting dalam penciptaan perilaku keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian tentang tingkat risiko kecelakaan kerja dengan penggunaan APD dan higiene petugas laboratorium klinik Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM) tahun 2006, menunjukkan bahwa lebih dari 40% petugas di tiga laboratorium (IGD, Hematologi, dan anak) berisiko tinggi terinfeksi penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS. Alasan petugas tidak menggunakan APD ketika bekerja, pada umumnya (52%) karena di tempat kerjanya tidak tersedia APD, malas, lupa, tidak terbiasa, dan repot. (Perwitasari,2006)

     Penelitian Dora (2010), menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan, pengetahuan, sikap, dukungan dana, fasilitas sarana kesehatan serta peraturan keselamatan kerja berpengaruh pada kepatuhan pencegahan infeksi.

     Tingginya risiko kecelakaan kerja di puskesmas khususnya pada tenaga kesehatan, menyebabkan pentingnya dilakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kejadian penyakit atau cidera akibat lingkungan kerja dan faktor perilaku pada manusianya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzul Hayat (2015) menunjukan bahwa praktik pengelolaan limbah medis padat, tertinggi terdapat pada perawat dengan praktik yang baik sebanyak 54 responden atau (54%), perawat yang tidak pernah mendapatkan pelatihan sebanyak 66 responden atau (66%), perawat dengan pengetahuan yang kurang baik sebanyak 59 responden atau (59%), perawat dengan sikap yang baik sebanyak 63 responden atau (63%). Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan antara pelatihan (Pv=0,000), pengetahuan (Pv=0,002) dan sikap (Pv=0,004) pada perawat dengan praktik pengelolaan limbah medis padat di RSUD Kota Cilegon tahun 2012.

Faktor-faktor yang mendasari timbulnya perilaku seseorang pada praktik keselamatan kerja dalam pengelolaan limbah medis padat adalah predisposing factor, enabling factor, reinforcing factor. (Notoatmodjo, S, 3003)  Faktor-faktor yang tergolong sebagai predisposing factor antara lain karakteristik individu, pelatihan, pengetahuan dan sikap tenaga kesehatan. Enabling factor (faktor pemungkin), mencakup ketersediaan dana dan sarana dalam hal ini sarana alat pelindung diri dan personal higiene, Reinforcing factor (faktor penguat) mencakup kebijakan dan dukungan petugas kesehatan.

 

Kesimpulan

Tingginya risiko kecelakaan kerja dan penularan penyakit infeksius akibat pengelolaan limbah B3 di puskesmas khususnya pada tenaga kesehatan, menyebabkan pentingnya dilakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kejadian penyakit atau cidera akibat lingkungan kerja dan faktor perilaku pada manusianya.

 

Daftar Pustaka

Aditama CY, Hastuti T. Kesehatan dan keselamatan kerja. Kumpulan makalah seminar K3 RS Persahabatan dalam rangka memperingati HUT RS Persahabatan ke 38. Penerbit Universitas Indonesia Press. Jakarta; 2006.

 

Dora M, Jerome A, Claude TT, Sylvie M, Marcel ML. Risk factors for infectious control in a hospital environment of Yaounde Cameroon. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2010; 7 (1): 2086-2100. Tersedia dari: www.mdpi.com/journal/ijerph.

Hayat F (2015). Analisis Faktor Praktik Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon. Faletehan Health Journal Vol. 3 Edisi 3 - Juli 2015

International Loss Control Institute. Fundamentals of modern safety management, det norsk veritas industry PTE Ltd, Longanville, Georgina, USA,1992.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 124 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1087 tahun 2010 tentang stándar kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit.

Notoatmodjo, S. Pengantar pendidikan kesehatan ilmu perilaku kesehatan. Penerbit. PT. Rineka Cipta. Jakarta; 2003.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 56 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Perwitasari D. Anwar A. Tingkat risiko pemakaian alat pelindung diri dan higiene petugas di Laboratorium Klinik RSUPN Ciptomangunkusumo, Jakarta.2006. Tersedia dari: www.ekologi.litbang.depkes.go.id/data/vol%205/Dian_1.pdf

Suma’mur. Keselamatan kerja dan pencegahan kerja. Penerbit CV. Haji Masagung. Jakarta; 1987

Sugeng B. Jusuf RMS. Pusparini A. Bunga rampai higiene perusahaan ergonomi kesehatan kerja keselamatan kerja, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang; 2008.

 

Undang-undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Keselamatan Kerja Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

World Health Organization. Pengelolaan aman limbah layanan kesehatan. Alih Bahasa: Munaya Fauziah. Editor Palupi Widyastuti. Penerbit EGC. Jakarta; 2005.